STUDI KASUS AMDAL DI INDONESIA

Question .......
1.Apa main issue untuk kasus dibawah ini ?
2. Upaya apa dalam penyelesaian kasus dibawah ini dan langkah penyelesaiannya?

Mohon dapat di jawab

kasus 1 dan 3,  oleh  :

1.       Kurnianingtyas

2.       Lisa Setia Diniati Rahayu

3.       Sekar Ayu Chahyo Putri

4.       Tarsini

kasus 2 dan 4 oleh  :

5.       Tri Heny Purwaningsih

6.       Dyah Murdani

7.       Edi Siswanto

8.       Hariyanto

KASUS 1
Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah

lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang

yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban studi Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di

Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali,

menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

(Bapedalda) Semarang. "Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi

sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa -apa. Kami

paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami

lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul," kata Mohammad

Wahyudin, Kepala Sub -Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di

Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu

hingga saat ini bel um mempunyai Amdal. Padahal, menurut Wahyudin, salah satu

syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban

melaksanakan studi Amdal. "Bapedalda berkali -kali menelpon pengelola kawasan

industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen Amdal mereka. Namun,

sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi

Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah," ujarnya. Wahyudin

menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu

usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan

studi Amdal. Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha

yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah

daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan

sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak

menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin

mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan

laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada

lingkungan, kepada Bapedalda. Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan

industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin,

mengakibatkan Bapedalda ti dak bisa mengetahui perkembangan di kedua

kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industri

sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi

kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan, indu stri kecil,

seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoro ti industri

berskala besar. (Kompas, 2 Agustus 2002)

KASUS 2
Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal

dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak

lingkungan (Amdal) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan

pengelolaan pembu angan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya

ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih. "Tragisnya,

jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam

yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industri

berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya

pengolahan limbah adalah McDermot," ungkap Kepala Bagian Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Zulfakkar di

Batam, Senin (17/3). Menurut Zulfakkar, dari 24 kawasan industri, hanya empat

yang memiliki Amdal dan hanya satu yang memiliki unit pengolahan limbah

(UPL) secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo

Investment Cakrwala (BIC). Selain BIC, yang memiliki Amdal adalah Panbil

Idustrial Estate, Semblong Citra Nusa, dan Kawasan Industri Kabil. "Semua

terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam (OB)

selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial

kemasyarakatan. Seolah-olah, investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan

segalanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka pengelolaan sebuah

kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum.

"Semenjak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Bapedalda terbentuk tahun

2000, barulah diketahui bahwa Pulau Batam yang kita bangga-banggakan itu,

kondisi lingkungan dan alamnya sudah rusak parah. (Kompas, 18 Maret 2003)

KASUS 3
Gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) Nomor

107 Tahun 2001 tentang pelepasan secara terbatas kapas transgenik Bt dinilai

tidak ada dasar hukumnya. Surat keputusan tersebut merupakan peraturan yang

bersifat publik, tidak menyangkut izin usaha yang mengharuskan analisa

mengenai dampak lingkungan (Amdal). Penanaman kapas transgenik juga tidak

wajib Amdal, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27

Tahun 1999 tentang Amdal. Demikian pendapat Prof Dr Daud Silalahi SH, pakar

Amdal dari Universitas Padjadjaran (Unpad) atas pertanyaan Hot-man Paris

selaku pengacara PT Monagro Kimia-pihak tergugat intervensi I, pada sidang

gugatan pembatalan SK Menpan Nomor 107 Tahun 2001 di Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (30/8) lalu. Sidang yang dipimpin

hakim Moch Arif Nurdu'a SH itu menghadirkan pula Y Andi Trisyono PhD dari

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku saksi ahli ked ua dari

pihak tergugat intervensi I. Saksi kedua ini ditolak oleh tim penggugat karena

mempunyai hubungan kerja dengan para tergugat. Andi melakukan uji multilokasi

yang dibiayai oleh PT Monagro Kimia, dan saat ini menjadi salah satu anggota

tim pengendali an kapas transgenik yang ditunjuk oleh Mentan melalui SK Nomor

305 Tahun 2001. Dalam PP No 27/1999, Amdal merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan

oleh pejabat yang berwenang. Jenis usaha at au kegitan yang wajib Amdal adalah

usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup, seperti yang tersebut dalam Pasal 3 -antara lain adalah introduksi jenis

tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. Hotman Paris menambahkan, i zin usaha

Monagro Kimia diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Izin ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan penanaman kapas transgenik di

lapangan. Dari sudut hukum, yang melakukan kegiatan adalah pemrakarsa, dalam

hal ini petani. Tetapi, kegiatan penanaman kapas oleh petani tidak menggunakan

izin usaha karena mereka telah melakukannya sejak dulu. Oleh karena itu,

lanjutnya, petani juga tidak perlu wajib Amdal. (Kompas, 3 September 2001)

KASUS 4
Selama ini, pusat perbelanjaan diserahi tugas membuat studi analisis mengenai

dampak lingkungan. Untuk kebutuhan tersebut, mereka menggunakan jasa

konsultan. Karena kebebasan itu, dokumen amdal umumnya baru diterima Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, setelah pusat

perbelanjaan men galami masalah, misalnya, akan dijual ke bank dan

membutuhkan rekomendasi amdal . Padahal, sesuai prosedur, izin pembangunan

pusat perbelanjaan baru diterbitkan setelah rekomendasi dari BPLHD DKI.

Dokumen amdal di antaranya menyangkut aspek kimia, fisika, s osial, budaya,

kesehatan masyarakat, dan lalu lintas. "Amdal dibuat sendiri pusat perbelanjaan

dengan bantuan dari konsultan. Seharusnya, sebelum izin pembangunan pusat

perbelanjaan keluar, amdal itu masuk di tempat kami," Kepala Subdinas Amdal

BPLHD DKI Jakarta Ridwan Panjaitan, Rabu (16/7). "Selanjutnya, kami

memberikan rekomendasi. Tetapi yang terjadi, amdal baru diserahkan setelah

pusat perbelanjaan itu berdiri dan mengalami masalah yang membutuhkan

rekomendasi dari BPLHD. Pemantauan Kompas, pusat perbelanjaan di Jakarta

banyak yang dibangun pada jalur lalu lintas dalam kategori padat dengan ruas

jalan sempit. Kehadiran pusat perbelanjaan itu menambah kemacetan di jalur

yang sudah padat tersebut. Begitu juga yang terjadi belakangan ini, pembangunan

pusat perbelanjaan yang sedang dibangun terutama di jalur padat Jalan Sudirman

menuju Gatot Subroto, dan Jalan Permata Hijau, yang sudah padat. Beberapa

pusat perbelanjaan menambah kemacetan seperti Carrefour Jalan Sudirman, ITC

Mangga Dua, ITC Cempaka Mas, ITC Roxi Mas, Mal Ambassador, dan Plaza

Senayan. Ke depan, dikhawatirkan jika sudah beroperasi akan menambah beban

kendaraan dan menyebabkan kemacetan. (Kompas, 17 juli 2003)