QUIZ Pengelolaan Limbah Industri

QUIZ...
1.Uraikan pengolahan limbah dengan sedimentasi
2.Uraikan pengolahan limbah dengan flokulasi dan koagulasi

Kerjakan secara pribadi :
Quiz 1 oleh
1. Dwi Andayani
2. Edy Waluyo

Quiz 2 oleh :
3.  Isnaryanto
4.  Trisno Utomo

Dibuat dalam bentuk Narasi
Spasi 1-1,5
font 12
minimal 2 folio
dikirim ke
1. email ://giek.sugiarto@gmail.com atau consultan_sugiarto@yahoo.co.id atau
2. Akademis

STUDI KASUS AMDAL DI INDONESIA

Question .......
1.Apa main issue untuk kasus dibawah ini ?
2. Upaya apa dalam penyelesaian kasus dibawah ini dan langkah penyelesaiannya?

Mohon dapat di jawab

kasus 1 dan 3,  oleh  :

1.       Kurnianingtyas

2.       Lisa Setia Diniati Rahayu

3.       Sekar Ayu Chahyo Putri

4.       Tarsini

kasus 2 dan 4 oleh  :

5.       Tri Heny Purwaningsih

6.       Dyah Murdani

7.       Edi Siswanto

8.       Hariyanto

KASUS 1
Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah

lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang

yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban studi Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di

Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali,

menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

(Bapedalda) Semarang. "Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi

sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa -apa. Kami

paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami

lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul," kata Mohammad

Wahyudin, Kepala Sub -Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di

Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu

hingga saat ini bel um mempunyai Amdal. Padahal, menurut Wahyudin, salah satu

syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban

melaksanakan studi Amdal. "Bapedalda berkali -kali menelpon pengelola kawasan

industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen Amdal mereka. Namun,

sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi

Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah," ujarnya. Wahyudin

menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu

usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan

studi Amdal. Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha

yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah

daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan

sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak

menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin

mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan

laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada

lingkungan, kepada Bapedalda. Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan

industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin,

mengakibatkan Bapedalda ti dak bisa mengetahui perkembangan di kedua

kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industri

sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi

kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan, indu stri kecil,

seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoro ti industri

berskala besar. (Kompas, 2 Agustus 2002)

KASUS 2
Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal

dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak

lingkungan (Amdal) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan

pengelolaan pembu angan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya

ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih. "Tragisnya,

jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam

yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industri

berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya

pengolahan limbah adalah McDermot," ungkap Kepala Bagian Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Zulfakkar di

Batam, Senin (17/3). Menurut Zulfakkar, dari 24 kawasan industri, hanya empat

yang memiliki Amdal dan hanya satu yang memiliki unit pengolahan limbah

(UPL) secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo

Investment Cakrwala (BIC). Selain BIC, yang memiliki Amdal adalah Panbil

Idustrial Estate, Semblong Citra Nusa, dan Kawasan Industri Kabil. "Semua

terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam (OB)

selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial

kemasyarakatan. Seolah-olah, investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan

segalanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka pengelolaan sebuah

kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum.

"Semenjak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Bapedalda terbentuk tahun

2000, barulah diketahui bahwa Pulau Batam yang kita bangga-banggakan itu,

kondisi lingkungan dan alamnya sudah rusak parah. (Kompas, 18 Maret 2003)

KASUS 3
Gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) Nomor

107 Tahun 2001 tentang pelepasan secara terbatas kapas transgenik Bt dinilai

tidak ada dasar hukumnya. Surat keputusan tersebut merupakan peraturan yang

bersifat publik, tidak menyangkut izin usaha yang mengharuskan analisa

mengenai dampak lingkungan (Amdal). Penanaman kapas transgenik juga tidak

wajib Amdal, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27

Tahun 1999 tentang Amdal. Demikian pendapat Prof Dr Daud Silalahi SH, pakar

Amdal dari Universitas Padjadjaran (Unpad) atas pertanyaan Hot-man Paris

selaku pengacara PT Monagro Kimia-pihak tergugat intervensi I, pada sidang

gugatan pembatalan SK Menpan Nomor 107 Tahun 2001 di Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (30/8) lalu. Sidang yang dipimpin

hakim Moch Arif Nurdu'a SH itu menghadirkan pula Y Andi Trisyono PhD dari

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku saksi ahli ked ua dari

pihak tergugat intervensi I. Saksi kedua ini ditolak oleh tim penggugat karena

mempunyai hubungan kerja dengan para tergugat. Andi melakukan uji multilokasi

yang dibiayai oleh PT Monagro Kimia, dan saat ini menjadi salah satu anggota

tim pengendali an kapas transgenik yang ditunjuk oleh Mentan melalui SK Nomor

305 Tahun 2001. Dalam PP No 27/1999, Amdal merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan

oleh pejabat yang berwenang. Jenis usaha at au kegitan yang wajib Amdal adalah

usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup, seperti yang tersebut dalam Pasal 3 -antara lain adalah introduksi jenis

tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. Hotman Paris menambahkan, i zin usaha

Monagro Kimia diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Izin ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan penanaman kapas transgenik di

lapangan. Dari sudut hukum, yang melakukan kegiatan adalah pemrakarsa, dalam

hal ini petani. Tetapi, kegiatan penanaman kapas oleh petani tidak menggunakan

izin usaha karena mereka telah melakukannya sejak dulu. Oleh karena itu,

lanjutnya, petani juga tidak perlu wajib Amdal. (Kompas, 3 September 2001)

KASUS 4
Selama ini, pusat perbelanjaan diserahi tugas membuat studi analisis mengenai

dampak lingkungan. Untuk kebutuhan tersebut, mereka menggunakan jasa

konsultan. Karena kebebasan itu, dokumen amdal umumnya baru diterima Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, setelah pusat

perbelanjaan men galami masalah, misalnya, akan dijual ke bank dan

membutuhkan rekomendasi amdal . Padahal, sesuai prosedur, izin pembangunan

pusat perbelanjaan baru diterbitkan setelah rekomendasi dari BPLHD DKI.

Dokumen amdal di antaranya menyangkut aspek kimia, fisika, s osial, budaya,

kesehatan masyarakat, dan lalu lintas. "Amdal dibuat sendiri pusat perbelanjaan

dengan bantuan dari konsultan. Seharusnya, sebelum izin pembangunan pusat

perbelanjaan keluar, amdal itu masuk di tempat kami," Kepala Subdinas Amdal

BPLHD DKI Jakarta Ridwan Panjaitan, Rabu (16/7). "Selanjutnya, kami

memberikan rekomendasi. Tetapi yang terjadi, amdal baru diserahkan setelah

pusat perbelanjaan itu berdiri dan mengalami masalah yang membutuhkan

rekomendasi dari BPLHD. Pemantauan Kompas, pusat perbelanjaan di Jakarta

banyak yang dibangun pada jalur lalu lintas dalam kategori padat dengan ruas

jalan sempit. Kehadiran pusat perbelanjaan itu menambah kemacetan di jalur

yang sudah padat tersebut. Begitu juga yang terjadi belakangan ini, pembangunan

pusat perbelanjaan yang sedang dibangun terutama di jalur padat Jalan Sudirman

menuju Gatot Subroto, dan Jalan Permata Hijau, yang sudah padat. Beberapa

pusat perbelanjaan menambah kemacetan seperti Carrefour Jalan Sudirman, ITC

Mangga Dua, ITC Cempaka Mas, ITC Roxi Mas, Mal Ambassador, dan Plaza

Senayan. Ke depan, dikhawatirkan jika sudah beroperasi akan menambah beban

kendaraan dan menyebabkan kemacetan. (Kompas, 17 juli 2003)

Diperlukan Jawaban dalam AMDAL

1.    Sebuah Pabrik Rokok PT. XXXX akan melakukan pengembangan usahanya sehingga memerlukan luas lahan 88,5 ha untuk itu perlu dilakukan relokasi tempat usaha dari semula di desa Gribig Kec. Gebog ke Desa Gondangmanis, Bae, Pedawang dan bacin kec Bae Kudus sehingga diperlukan dokumen AMDAL dalam melakukan kajian lingkungan.

Apa alasan yang menjadi dasar penyusunan dokumen AMDAL pada pabrik Rokok  Djarum Kudus.

2.    Apa yang dimaksud dengan Ekosistem

3.    Sebutkan 5 hukum ekologis yang mengatur yang mengatur seluruh kehidupan spesies pada habitatnya.

4.    Sebutkan  3 alternatif untuk Penentuan bentuk Kajian Lingkungan.

5.    Pada kesempatan apa sajakah keterlibatan / keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penyusunan kajian lingkungan.

6.    Apakah maksud dilakukan pelingkupan (Scoping) dalam penyusunan AMDAL

7.    Apa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan dalam ekosistem

8.    Apa itu AMDAL

9.    Perbedaan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan  UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

10. Berbedaan KepmenLH No. 17 Tahun 2001 dan PermenLH No.  11 Tahun 2006 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL

yang Perlu di Jawab dalam Pengelolaan Limbah

1.    Mengapa tahapan pra sedimentasi dalam pengolahan air limbah diperlukan.

2.    Tujuan Screening, Grit Chamber dan Kegunaan Sieves atau Strainer dalam pengolahan limbah industri tahap prasedimentasi

3.    Faktor – faktor yang mempengaruhi proses Sedimentasi

4.    Sebutkan 3 bentuk bak sedimentasi

5.    Akan dilakukan studi penyusunan desain Bak Sedimentasi untuk pengolahan air limbah industri, untuk tahap awal diketahui debit (Q) puncak aliran 0,003 m3/det dengan rancangan kedalam bak ( h) 4 meter dan detention time  atau waktu inapnya (t) 2 jam. Berapa luas dan bentuk bak sedimentasi.

6.    Jelaskan apa yang dimaksud dengan Coagulation dan Floculation

7.    Apa yang dimaksud dengan Filtrasi

8.     Ada 3 stratifikasi butiran dalam fitrasi sebutkan

9.    BOD, COD dan TSS adalah Parameter kunci dalam pengolahan limbah untuk itu perlu diperhatikan jumlahnya, Apa yang dimaksud BOD dan COD?

10. Dalam Analisis Dampak Kesehatan Lingungan (ADKL) ada 4 pengamatan, jelaskan.

Flokukasi dan Koagulasi

Koagulasi adalah proses pembubuhan bahan kimia (koagulan) ke dalam air yang akan dioIah. Flokulasi adalah proses penggumpalan bahan terlarut, kolois, dan yang tidak dapat mengendap dalam air. Uji koagulasi-flokulasi dilaksanakan untuk menentukan dosis bahan-bahan kimia, dan persyaratan yang digunakan untuk memperoleh hasil yang optimum. Variabel-variabel utama yang dikaji sesuai dengan yang disarankan, termasuk :

• Bahan kimia pembantu
• pH
• Temperatur
• Persyaratan tambahan dan kondisi campuran.
  

Review Pengelolaan Limbah Industri

1.   Prasedimentasi 

2.   Screening, Grit Chamber ,Sieves atau Strainer

3.   Faktor yang mempengaruhi Sedimentasi

4.   Bentuk Sedimentasi

5.   Menentukan Dimensi Bak Sedimentasi

6.   Coagulation, Floculation

7.   Filtrasi
8.   Stratifikasi butiran fitrasi
9.   4 Pengamatan dalam ADKL
10. BOD, COD

Review Pengantar AMDAL

1. Ekosistem.
2. Hukum ekologis
3. Daya dukung lingkungan dan Daya tampung lingkungan dalam ekosistem
   
4. Bentuk Kajian Lingkungan.
5. Keterlibatan / keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penyusunan kajian lingkungan.
6. Apa itu AMDAL 
7. Pelingkupan (Scoping) dalam penyusunan AMDAL 
   
8. Perbedaan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Berbedaan KepmenLH No. 17 Tahun 2001 dan PermenLH No.  11 Tahun 2006 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
10. Studi Kasus Lingkungan
    

AMDAL

APA ITU AMDAL?

Jawab :
AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai
dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif
dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam
memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak
lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun
dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosialbudaya
dan kesehatan masyarakat.
Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika
berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya
yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada
manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan
tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang
diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.
Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima)
dokumen, yaitu:

�� Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL)
�� Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
�� Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
�� Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
�� Dokumen Ringkasan Eksekutif

a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL):
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup
serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL
meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara
lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL.
Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi
yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang
lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara
Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses
yang disebut dengan proses pelingkupan.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat
terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampak
penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL
kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan
menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan
untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak
diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak
dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria
dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian
selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak
yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk
menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan
untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak
positif.

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL):
RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah,
mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan
hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif
yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut
dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak
yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL):
RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk
melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak
yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan
untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan
yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan
lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi
prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

e. Ringkasan Eksekutif:
Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat
dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam
ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang
besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL
dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang
akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.